Smart Village Banyumas Hadirkan Internet Untuk Edukasi

Smart Village pembangunan di Banyumas bukan sekadar jargon, melainkan respons konkret terhadap rendahnya akses internet di pedesaan. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, penetrasi internet di desa hanya berada di kisaran 60–65%, berbeda jauh di banding kota besar yang mencapai 90%. Kondisi ini menunjukkan masih luasnya kesenjangan digital, yang menghambat pertumbuhan edukasi dan ekonomi kreatif di desa-desa.

Salah satu pelopor inisiatif ini adalah Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, yang melalui BUMDes Mekar Sari berkolaborasi dengan ISP swasta (PT Sarva Solusi Indonesia) untuk membangun jaringan internet mandiri sejak 2020. Jangkauan kini meliputi sekitar 75% wilayah desa lewat jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 4 kilometer, melayani 168 pelanggan dengan kecepatan mulai dari 5 hingga 20 Mbps .

Kepala Desa Karanggintung, Harsiyadi, menyatakan bahwa akses internet kini di anggap sebagai “kebutuhan primer,” bukan sekadar kemewahan. Ini mencerminkan pemahaman pemerintah desa serta BPD bahwa teknologi bisa jadi pendorong utama peningkatan kualitas layanan publik dan kesempatan edukasi.

Bupati Banyumas turut menegaskan pentingnya evaluasi berkala (1–3 bulan) seiring pelaksanaan untuk melihat manfaat nyata bagi masyarakat. Bila sukses, model ini akan di tiru di desa-desa lain di kabupaten, sekaligus di wilayah Cilacap dan Purbalingga.

Smart Village mengusung prinsip swadaya: pemasangan perangkat, server, dan operasional teknis di kelola bersama warga melalui KIM Lumintu dan BUMDes. Model ini mengajarkan bahwa pembangunan teknologi desa harus lokal, partisipatif, dan berkelanjutan.

Smart Village: Teknologi Internet Untuk Pendidikan

Smart Village: Teknologi Internet Untuk Pendidikan akses internet di desa membuka jalan bagi transformasi tata kelola dan layanan, termasuk dalam sektor pendidikan. Sebagai contoh, Desa Kemutug Lor di Baturraden telah membangun sistem informasi desa yang mampu mendigitalisasi administrasi dan dokumentasi warga, sehingga penanganan data pendidikan bisa lebih efisien.

Pengalaman serupa terjadi di Desa Papayan (Tasikmalaya), yang menyiapkan fasilitas digital seperti laptop, proyektor, dan akses internet di sekolah. Tujuannya agar pengajaran lebih interaktif, bahan ajar lebih variatif, dan guru bisa mengikuti pelatihan daring. Dengan fasilitas ini, murid dapat belajar dengan metode baru yang menarik dan meningkatkan minat belajar secara signifikan setiap harinya.

Secara nasional, inisiatif literasi digital ini sudah mencakup lebih dari 10.000 desa melalui program Desa Cerdas (Kemendesa PDTT) dan Literasi Digital Nasional Kominfo. Namun efektivitasnya masih terganjal oleh cakupan sinyal, ketersediaan perangkat, dan daya tahan listrik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pemerintah terus berupaya memperbaiki infrastruktur agar akses digital merata dan mendukung pengembangan desa secara menyeluruh.

Di Banyumas sendiri, skripsi dari Unsoed menyebutkan bahwa beberapa desa pilot e-Government (misalnya Sudagaran) sudah mengoptimasikan Sistem Informasi Desa (SID), tapi belum optimal karena kapasitas SDM IT dan kesadaran warga masih rendah. Ini menandakan masih dibutuhkan pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan. Program pelatihan dan edukasi digital harus terus ditingkatkan agar masyarakat bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Namun dengan cakupan internet yang semakin luas di Desa Karanggintung, potensi edukasi digital bisa menjadi nyata: siswa bisa belajar daring, guru mendapatkan pelatihan online, dan perpustakaan digital bisa berdiri. Hal ini selaras dengan inisiatif transformasi digital desa lain, seperti Kemutug Lor yang menaikkan kualitas layanan publik desa berkat digitalisasi.

Dampak Sosial-Ekonomi Dan Edukasi Digital

Dampak Sosial-Ekonomi Dan Edukasi Digital smart Village tak hanya tentang akses internet, tetapi juga perubahan sosial ekonomi. Berdasarkan laporan Ratu AI, penggunaan teknologi IoT dan internet mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan membuka usaha mikro digital. Ini memberi gambaran transformasi yang bisa terjadi di Banyumas seiring edukasi digital dan akses teknologi.

Di desa-desa lain seperti Cibadak (Sukabumi), ibu rumah tangga yang dilatih literasi digital mampu meningkatkan omzet hingga 150% dalam enam bulan melalui marketplace online. Jika hal semacam ini direplikasi di Banyumas, efek edukasi dan ekonomi bisa sangat signifikan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemberdayaan digital dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.

Penelitian rural e-government di Sudagaran juga menyoroti pentingnya value dan local culture dalam mengadopsi teknologi. Pendekatan top-down tanpa memahami budaya lokal seringkali gagal. Oleh sebab itu, Sokongan komunitas lokal (KIM, BUMDes) menjadi kunci agar warga terlibat dan program teknologi tidak jeblok. Keterlibatan aktif masyarakat lokal menjamin keberlanjutan dan relevansi program teknologi desa.

Selanjutnya, edukasi digital harus mencakup literasi internet dasar: kemampuan menggunakan office suite, keamanan digital, netiket, dan kesadaran akan hoaks serta penipuan online. Ini penting untuk menjembatani kesenjangan teknologi sehingga kemampuan digital tak hanya alat, tapi juga budaya yang sehat. Pendidikan ini membantu masyarakat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan aman dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan infrastruktur digital dan program edukasi yang menyeluruh, Banyumas bisa meraih manfaat ganda: kelas interaktif untuk anak, pelatihan bagi guru, peluang ekonomi untuk ibu rumah tangga, dan bemanfaatnya teknologi ke dalam tata kelola desa.

Tantangan, Solusi, Dan Arah Ke Depan

Tantangan, Solusi, Dan Arah Ke Depan implementasi Smart Village di Banyumas menghadapi sejumlah tantangan utama, yaitu ketersediaan jaringan listrik stabil, peralatan memadai seperti komputer/tablet, dan SDM dengan kemampuan IT yang cukup . Selain itu, dukungan anggaran dan kapasitas perangkat desa sangat di perlukan.

Solusinya dapat di susun melalui tiga pilar: infrastruktur, SDM, dan budaya digital. Infrastruktur mencakup perluasan jaringan internet fiber, cadangan listrik, dan perangkat di sekolah serta balai desa. Sinergi APBN, APBD, dan dana desa bisa memastikan hal ini terpenuhi.

Meningkatkan kapasitas SDM IT di lakukan melalui pelatihan berjenjang train-the-trainer bagi aparatur desa, guru, dan tokoh KIM. Pelatihan mencakup TIK dan literasi digital untuk memperkuat peran lokal dalam transformasi teknologi desa yang berkelanjutan.

Untuk membangun budaya digital, edukasi warga harus praktis dan relevan agar mudah di terapkan dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Contohnya lokakarya keamanan digital, belanja online, dan aplikasi layanan publik yang di sesuaikan dengan keseharian warga desa setempat.

Model Desa Karanggintung bisa di jadikan pilot project yang di ukur dampak dan skalabilitasnya selama 6–12 bulan. Evaluasi harus mencakup aspek: cakupan layanan, kepuasan pengguna, peningkatan interaksi pendidikan, serta kemandirian ekonomi mikro. Jika berhasil, model ini bisa di replikasi ke desa lain di Banyumas dan provinsi Jateng.

Inisiatif seperti Smart Village di Banyumas membuka jalan baru untuk menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Keberhasilan akan tercipta jika seluruh pemangku kepentingan—Pemerintah Kabupaten, BUMDes, komunitas lokal, guru, dan ISP—bekerja sinergis, membangun ekosistem digital yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Potensi besar dalam mempercepat akses edukasi dan pelayanan publik desa lewat internet terlihat di Banyumas. Meski ada tantangan infrastruktur, SDM, dan budaya, keberhasilan pilot Desa Karanggintung membuktikan teknologi bisa jadi fondasi kemajuan desa. Upaya terintegrasi dan kolaboratif menjadi kunci agar desa cerdas teknologi, berdaya saing, dan mandiri ekonomi melalui Smart Village.